Kunjuangan Walikota Dumai dalam rangka monitoring pelayanan publik Disdukcapil Kota Dumai

Bapak Walikota Dumai, melakukan kunjungan ke Kantor Disdukcapil Kota Dumai, Jum'at 2 September 2022. Dalam kesempatan ini, Bpk Walikota berpesan kepada Plt. Kadisdukcapil Kota Dumai (Zulfahren, S.Sos, M.Si) beserta jajaran. Untuk terus melakukan inovasi Pelayanan, sehingga tercipta pelayanan yang mudah, cepat dan efektif untuk membahagiakan Masyarakat Kota Dumai. Bersama Dukcapil Bisa, dengan Khidmat Pelayanan Publik Mari Kita Ciptakan Dumai menjadi Kota....

Aturan Baru Mendagri: Nama Tidak Boleh 1 Kata, Maksimal 60 Huruf

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Lewat Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, nama seseorang kini tidak boleh hanya satu kata. “Jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi, dan jumlah kata paling sedikit dua kata,” bunyi aturan Ayat 2 Pasal 4,  penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Aturan itu....

Yuk, Lengkapi Golongan Darah di KK dan KTP-el

Jakarta - Saat ini mungkin masih banyak masyarakat yang belum melengkapi atau mencantumkan golongan darah di kartu keluarga (KK) dan KTP-el.  Melalui akun resmi TikTok @zudanariffakrulloh, Dirjen Dukcapil ini mengungkapkan pihaknya sedang berproses melengkapi data golongan darah pada KK dan KTP-el. "Saat ini Dukcapil terus melakukan upaya updating data. Salah satu yang harus diupdate adalah golongan darah," terang Zudan. Lebih lanjut, Dirjen Zudan turut menjelaskan....

Kemendagri Siapkan Pedoman Pelaksanaan SMKI

Jakarta - Ditjen Dukcapil Kemendagri mempercepat penyelesaian pedoman pelaksanaan Permendagri No. 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Percepatan itu diwujudkan dengan menyusun rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan SMKI. Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, akselerasi diperlukan untuk memaksimalkan penyiapan SMKI yang tertera pada Pasal 103 Permendagri No. 57 Tahun 2021. "Penyiapannya harus selesai....

Perpres No. 83 Tahun 2021: NIK Wajib Digunakan untuk Pelayanan Publik

Jakarta - Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, mengajak masyarakat membiasakan menghapal Nomor Induk Kependudukan atau NIK. Di era ini, kata Dirjen Zudan, Pemerintah Indonesia tengah menuju era satu data, dengan NIK sebagai basisnya. Penerapannya akan dilakukan ke seluruh pelayanan publik, sehingga ke depan menggunakan NIK sebagai kunci aksesnya dalam pelayanan publik. "Ini adalah satu tahapan yang kita desain agar semua masyarakat mulai peduli....