Aturan Baru Mendagri: Nama Tidak Boleh 1 Kata, Maksimal 60 Huruf
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Lewat Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, nama seseorang kini tidak boleh hanya satu kata.
“Jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi, dan jumlah kata paling sedikit dua kata,” bunyi aturan Ayat 2 Pasal 4, penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Aturan itu ditetapkan pada 11 April 2022 dan sudah diundangkan pada 21 April 2022 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Dokumen kependudukan yang dimaksud yaitu biodata penduduk, KK, kartu identitas anak, e-KTP, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil.
1. Pencatatan nama dalam dokumen kependudukan pada Pasal 4 Ayat 2
Kaidah pencatatan nama pada dokumen kependudukan juga diatur pada Pasal 4 ayat 2. Pencatatan nama harus memenuhi beberapa unsur yaitu:
(a) Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir.
(b) Jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi.
(c) Jumlah kata paling sedikit 2 kata.
Selain itu, nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain merupakan satu kesatuan dengan nama.
2. Peraturan penulisan nama baik dalam dokumen kependudukan pada Pasal 5
Penulisan nama baik dalam dokumen kependudukan mulai dari e-KTP hingga akta kelahiran juga diatur dalam Pasal 5, yakni menggunakan huruf latin sesuai kaidah bahasa Indonesia, dan nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada dokumen kependudukan.
“Gelar pendidikan, adat, dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat,” demikian bunyi poin c Pasal 5 ayat 1 Permendagri.
3. Larangan tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan
Terakhir, Permendagri Pasal 5 ayat 3 juga menyebutkan beberapa larangan dalam pencatatan nama pada dokumen kependudukan, yaitu dilarang:
(a) Disingkat, kecuali tidak diartikan lain.
(b) Menggunakan angka dan tanda baca.
(c) Mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.
