You are here

Kembali ke Beranda » PROFIL

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

TUGAS DAN FUNGSI DINAS

 

Pasal 4

 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Walikota.

 

Pasal 5

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan program dan anggaran;
  2. pengelolaan keuangan;
  3. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan  barang milik negara;
  4. penyusunan perencanaan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  5. perumusan kebijakan teknis dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  6. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
  7. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
  8. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
  9. pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
  10. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
  11. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  12. pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
  13. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil; dan
  14. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

 

 

KEPALA DINAS

 

Pasal 6

 

  1. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil.
  1. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

 

 TUGAS2 SEKRETARIAT

  1. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memberikanpelayananadministrasidanteknis yang meliputiperencanaan, keuangan, urusantatausaha, perlengkapanrumahtanggadanurusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepadasemuaunsur di lingkunganDinas.
  1. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

 

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

  1. pengoordinasiandanpenyusunan program dananggaran;
  2. pelaksanaanpengelolaankeuangan;
  3. pengelolaanperlengkapan, urusantatausaha, rumahtanggadanbarangmiliknegara; dan
  4. pengelolaanurusan ASN.

 

Sekretariat terdiri dari:

  1. Subbagian Perencanaan;
  2. Subbagian Keuangan; dan
  3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

 

 

TUGAS DAN FUNGSIBIDANG2

 

BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

 

  1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan pendaftaran penduduk.

 

  1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
  2. perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
  3. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
  4. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
  5. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
  6. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
  7. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; dan
  8. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

 

Bidang Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari:

  1. Seksi Identitas Penduduk;
  2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
  3. Seksi Pendataan Penduduk.

 

 

BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

 

Pasal 19

 

  1. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan pencatatan sipil.

 

  1. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

 

Pasal 20

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
  2. perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
  3. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
  4. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
  5. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
  6. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
  7. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil; dan
  8. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

 

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:

  1. Seksi Kelahiran;
  2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
  3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

 

 

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

 

  1. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolan informasi administrasi kependudukan.

 

  1. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

 

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
  2. perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
  3. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
  4. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
  5. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
  6. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

 

Pasal 27

 

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari:

  1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
  2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data; dan
  3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.

 

 

BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN

 

Pasal 31

 

  1. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

 

  1. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

 

Pasal 32

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  2. perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  3. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  4. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependududukan;
  5. pelaksanan kerja sama administrasi kependudukan;

 

  1. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  2. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
  3. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

 

Pasal 33

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari:

  1. Seksi Kerja Sama;
  2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
  3. Seksi Inovasi Pelayanan.